TRAINING HUKUM YANG MENGATUR PEMBAYARAN PAJAK PROPERTI
Deskripsi
Menurut laporan OECD Revenue Statistics 2024, pajak properti merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling stabil dan menyumbang rata-rata 5% dari total penerimaan pajak di berbagai negara maju. Di Indonesia, pemerintah terus memperkuat regulasi perpajakan properti melalui sistem digital seperti e-PBB dan integrasi data dengan Badan Pertanahan Nasional, untuk meningkatkan transparansi sekaligus mencegah kebocoran pajak. Hal ini menegaskan bahwa memahami hukum pajak properti bukan hanya kewajiban, melainkan juga strategi penting bagi individu maupun perusahaan agar dapat mengelola aset secara legal, efisien, dan berkelanjutan.